beritasumutt.com – Belum penuh 2 bulan menjadi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution telah melepas beberapa petinggi teras Pemerintahan Propinsi Sumut. Ada yang dicabut karena menyentuh Bobby di group Whatsapp. Ada juga dua kepala dinas yang kasus korupsinya diolah penegak hukum. Bobby juga membawa orang dekatnya di Pemerintahan Kota Medan untuk tempati posisi vital di Pemerintah provinsi Sumut.
Pencabutan beberapa petinggi di Pemerintah provinsi Sumut tidak terlepas dari sinetron politik birokrasi lumayan keras. Beberapa petinggi yang dicabut ialah orang dekat Gubernur Sumut awalnya, Edy Rahmayadi, yang disebut pesaing Bobby pada kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut 2024 yang berjalan panas.
Terkini, Bobby menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut Mulyadi Simatupang. Pencabutan sementara dilaksanakan berkaitan pencemaran nama baik Bobby di group Whatsapp.
“Tempo hari ia mengirimi pembicaraan, tapi di group (Whatsapp) sah pemerintahan. Kan, tidak sesuai, ya,” kata Bobby di Kota Binjai, Senin (21/4/2025). Bobby tidak menerangkan isi pembicaraan yang dikirimkan Mulyadi di group WA tersebut.
Sapu bersih beberapa petinggi di Pemerintah provinsi Sumut telah diawali sekian hari semenjak Bobby dikukuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025. Sehabis pulang Bobby ikuti retret kepala wilayah di Magelang, ia telah menukar 12 petinggi teras Pemerintah provinsi Sumut.
Beberapa petinggi itu dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Surya di Medan pada 24 Februari 2025. 3 orang salah satunya dibawa Bobby dari Pemerintah kota Medan dan ditaruh dalam posisi vital. Sulaiman Harahap yang pernah Kepala Inspektorat Pemerintah kota Medan dikukuhkan menjadi Kepala Inspektorat Pemerintah provinsi Sumut.
Topan Obaja Ginting yang pernah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Medan menjadi Kepala Dinas Tugas Umum dan Pengaturan Ruangan Sumut. Sutan Tolang Lubis dipropagandakan dari Kepala Tubuh Penghasilan Wilayah Medan menjadi Kepala Tubuh Kepegawaian Wilayah Sumut.
Berlalu dua minggu, pada 11 Maret 2025, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Inovatif Sumut Zumry Sulthony terbelit kasus korupsi. Ia diputuskan sebagai terdakwa dan ditahan Kejaksaan Tinggi Sumut pada kasus korupsi pengaturan cagar budaya situs Benteng Putri Hijau di Deli Serdang tahun bujet 2022 dengan rugi negara Rp 817 juta.
Berkaitan penangkapan Zumry, Bobby menyebutkan jika kasus korupsi itu dilaksanakan tidak pada saat kepimpinannya. Ia memperjelas, petinggi yang terbelit korupsi harus jalani proses hukum. “Ini, kan, bermakna bukan baru, ya. Bukan lantaran kami di sini bersama Pak Surya terus kami ungkit-ungkit,” kata Bobby menyikapi penangkapan Zumry waktu itu.
Di akhir Maret, gantian Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah provinsi Sumut Abdul Haris yang dicabut Bobby. Abdul Haris tetap dikasih posisi sebagai Kepala Tubuh Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut.
Posisi Kadis Pendidikan lantas diisikan oleh Alexander Sinulingga, ajudan Bobby di Pemerintah kota Medan. Alexander awalnya memegang sebagai Kepala Dinas Perumahan, Teritori Pemukiman, Cipta Kreasi, dan Tata Ruangan Medan. Di Pemerintah kota Medan, Alexander tangani beberapa proyek mercusuar Bobby, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka, perbaikan Stadion Panutan, pembangunan Medan Islamic Center, dan revitalisasi Gedung Warenhuis.
Pada Jumat (11/4/2025), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus terbawa kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Batubara memutuskan Ilyas sebagai terdakwa rasywah project berbelanja piranti lunak perpustakaan digital untuk SD dan SMP saat memegang Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Batubara pada 2021.
Tidak stop di sana. Bobby lewat Inspektorat Pemerintah provinsi Sumut menonaktifkan empat petinggi eselon II, yaitu Kepala Agen Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Wilayah Sumut Juliadi Harahap, Kepala Agen Pemerintah dan Otonomi Wilayah Setda Sumut Harianto Butar-Butar, Ilyas yang telah ditahan Kejari Batubara, dan Abdul Haris yang baru memegang Kepala BPSDM.
Sulaiman yang sudah ditaruh Bobby sebagai Kepala Inspektorat Sumut memegang peranan penting dalam melepas dan menonaktifkan beberapa petinggi. Sulaiman panggil dan mengecek Mulyadi atas sangkaan pencemaran nama baik Bobby di group Whatsapp.
Atas referensi dari Inspektorat Sumut, Bobby menonaktifkan Mulyadi dari kedudukan sebagai Kepala Dinas Perindag dan ESDM Sumut, Kamis (17/4/2025). Sejauh ini, Mulyadi dikenali jadi orang dekat Edy Rahmayadi. Ia menempati beberapa posisi penting sepanjang kepimpinan Edy, termasuk ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Labuhanbatu pada 2021.
Sebagai pengurus Persatuan Sepak Bola Medan dan Sekelilingnya (PSMS), Edy Rahmayadi sempat juga menunjuk Mulyadi sebagai Manager PSMS.
Sulaiman menyebutkan, Mulyadi dicheck atas pencemaran nama baik Bobby. Menurutnya, ada elemen pidana dalam kasus tersebut. Tetapi, Bobby minta supaya kasus itu dicheck di Pemerintah provinsi Sumut saja, tidak butuh dibawa ke ranah pidana.
Sinetron politik
Pemerhati politik dari Kampus Islam Negeri Sumut, Faisal Riza, menjelaskan, pergantian petinggi lama oleh kepala wilayah yang baru sebetulnya wajar dilaksanakan. “Tetapi, di Sumut, pergantian petinggi menjadi menarik karena prosesnya cukup menegangkan dan sampai ada kasus hukum. Ini cukup keras,” kata Faisal.
Pencabutan petinggi teras di Pemerintah provinsi Sumut dimengerti public sebagai usaha singkirkan beberapa orang yang terafiliasi dengan kemampuan politik lama pimpinan Edy Rahmayadi. Apalagi, pencabutan itu dituruti tempatkan beberapa orang dekat Bobby dari Pemerintah kota Medan.
Public menyaksikan pencabutan petinggi sebagai karena kontestasi Pilgub Sumut yang berjalan benar-benar panas. Figur Bobby menjadi perhatian karena, sebagai menantu, ia tidak terpisah dari kemampuan politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
“Jika ini ada elemen balas sakit hati, sepertinya tidak. Kelihatannya ini usaha Bobby untuk management kembali birokrasi. Tetapi, management kembali ini cukup keras,” kata Faisal.
Meskipun begitu, dia menyebutkan, pengisian kedudukan semestinya tidak dapat cuma pertimbangkan faktor politik birokrasi. Peletakan petinggi di lingkungan pemerintah harus juga dilaksanakan lewat mekanisme merit yang didasari pada kwalifikasi, kapabilitas, dan performa.
Sinetron politik
Pemerhati politik dari Kampus Islam Negeri Sumut, Faisal Riza, menjelaskan, pergantian petinggi lama oleh kepala wilayah yang baru sebetulnya wajar dilaksanakan. “Tetapi, di Sumut, pergantian petinggi menjadi menarik karena prosesnya cukup menegangkan dan sampai ada kasus hukum. Ini cukup keras,” kata Faisal.
Pencabutan petinggi teras di Pemerintah provinsi Sumut dimengerti public sebagai usaha singkirkan beberapa orang yang terafiliasi dengan kemampuan politik lama pimpinan Edy Rahmayadi. Apalagi, pencabutan itu dituruti tempatkan beberapa orang dekat Bobby dari Pemerintah kota Medan.
Public menyaksikan pencabutan petinggi sebagai karena kontestasi Pilgub Sumut yang berjalan benar-benar panas. Figur Bobby menjadi perhatian karena, sebagai menantu, ia tidak terpisah dari kemampuan politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
“Jika ini ada elemen balas sakit hati, sepertinya tidak. Kelihatannya ini usaha Bobby untuk management kembali birokrasi. Tetapi, management kembali ini cukup keras,” kata Faisal.
Meskipun begitu, dia menyebutkan, pengisian kedudukan semestinya tidak dapat cuma pertimbangkan faktor politik birokrasi. Peletakan petinggi di lingkungan pemerintah harus juga dilaksanakan lewat mekanisme merit yang didasari pada kwalifikasi, kapabilitas, dan performa.