Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution membuka suara masalah penonaktifan sementara Mulyadi Simatupang dari kedudukan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut. Bobby menyebutkan bila Mulyadi ada mengirimi rekaman pembicaraan ke group sah Pemerintah provinsi Sumut.
Menurut Bobby perlakuan itu tidak patut dilaksanakan oleh Mulyadi Simatupang sebagai seorang petinggi di Pemerintah provinsi Sumut.
“Tempo hari ia mengirimi pembicaraan di group sah pemerintahan, kan tidak sesuai ya,” kata Bobby Nasution di Kota Binjai, Senin (21/4/2025).
Tetapi, bekas Wali Kota Medan itu malas memberi bocoran lebih detil berkaitan isi rekaman pembicaraan itu. Diperhitungkan rekaman pembicaraan itu berisi pencemaran nama baik Bobby Nasution.
Dikabarkan sebelumnya, Kepala Dinas Perindag ESDM Mulyadi Simatupang tidak diaktifkan sementara karena pemikiran banyak hal. Adapun satu diantara pemicunya karena Mulyadi diperhitungkan mencemari nama baik pimpinan.
“Ada banyak, yang pertama itu pencemaran nama baik pimpinan,” kata Inspektur Sumut Sulaiman Harahap ke detikSumut, Jumat (18/4).
Sulaiman belum merinci pencemaran apakah yang dilaksanakan Mulyadi. Tetapi, ia pastikan bila Bobby tidak bawa hal tersebut ke ranah hukum, tapi minta Mulyadi supaya dicheck inspektorat.
Adapun penonaktifan sementara Mulyadi dari kedudukan Kadis Perindag ESDM Sumut terhitung semenjak tanggal 17 April 2025.
“Sebetulnya ini telah masuk ranah hukum pidana, tetapi karena karakter kebijakan dibanding Pak Gubernur tidak ingin membawa ke ranah hukum, tetapi lewat pengatasan intern,” terangnya.
Disamping itu, Mulyadi disebutkan lakukan penyimpangan kuasa. Tetapi, Sulaiman malas mengutarakan detil hal itu.
“Selain itu, ada pula penyimpangan kuasa, tetapi ini masih masuk ke materi pemeriksaan,” katanya.
Sulaiman menjelaskan diperlukan team yang kompak untuk merealisasikan misi visi Gubsu. Ia juga menghimbau aparat sipil negara (ASN) untuk berperangai sama sesuai beberapa nilai ASN.
“Dalam rencana merealisasikan misi visi Gubernur itu kan perlu team yang kompak, dapat bekerja sama dan sama-sama yakin . Maka ASN Propinsi Sumatera Utara harus mengaplikasikan beberapa nilai ASN bermoral,” tutupnya.
Sulaiman belum merinci pencemaran apakah yang dilaksanakan Mulyadi. Tetapi, ia pastikan bila Bobby tidak bawa hal tersebut ke ranah hukum, tapi minta Mulyadi supaya dicheck inspektorat.
Adapun penonaktifan sementara Mulyadi dari kedudukan Kadis Perindag ESDM Sumut terhitung semenjak tanggal 17 April 2025.
“Sebetulnya ini telah masuk ranah hukum pidana, tetapi karena karakter kebijakan dibanding Pak Gubernur tidak ingin membawa ke ranah hukum, tetapi lewat pengatasan intern,” terangnya.
Disamping itu, Mulyadi disebutkan lakukan penyimpangan kuasa. Tetapi, Sulaiman malas mengutarakan detil hal itu.
“Selain itu, ada pula penyimpangan kuasa, tetapi ini masih masuk ke materi pemeriksaan,” katanya.
Sulaiman menjelaskan diperlukan team yang kompak untuk merealisasikan misi visi Gubsu. Ia juga menghimbau aparat sipil negara (ASN) untuk berperangai sama sesuai beberapa nilai ASN.
“Dalam rencana merealisasikan misi visi Gubernur itu kan perlu team yang kompak, dapat bekerja sama dan sama-sama yakin . Maka ASN Propinsi Sumatera Utara harus mengaplikasikan beberapa nilai ASN bermoral,” tutupnya.